From the Blog

Wanprestasi Bukan Penipuan Kecuali Perjanjian Didasari Dengan Itikad Buruk/Tidak Baik.

Home Kontak Artikel Wanprestasi Bukan Penipuan Kecuali Perjanjian Didasari Dengan Itikad Buruk/Tidak Baik. WANPRESTASI BUKAN PENIPUAN KECUALI PERJANJIAN DIDASARI DENGAN ITIKAD BURUK/TIDAK BAIK.[1]   Pengantar Konsep perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (B.W.). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan[…]

Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum.

Home Kontak Artikel Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum. Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum.[1] Dalam praktik, sering dijumpai perkara pembatalan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak yang ada dalam perjanjian. Para pihak telah membuat dan terikat dalam perjanjian yang sah sesuai syarat[…]

Kumpulan Yurisprudensi Kebatalan Perjanjian

Home Kontak Artikel Kumpulan Yurisprudensi Kebatalan Perjanjian Kumpulan Yurisprudensi Kebatalan Perjanjian[1]   Kebatalan Perjanjian Karena Tidak Memenuhi Syarat Objektif Sahnya Perjanjian, yaitu Kesepakatan Para Pihak, Sebagaimana Diatur dalam Pasal 1320 BW Putusan MA RI No. 3335 K/PDT/2003 Tanggal 14 Juni 2005 menyatakan bahwa perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi[…]

Kemana Gugatan Cerai Diajukan?

Home Kontak Artikel Kemana Gugatan Cerai Diajukan? Kemana Gugatan Cerai Diajukan? Disarikan oleh Rozy Fahmi, SH., MH Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya Perkawinan. Perceraian sendiri hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak  Untuk melakukan perceraian harus ada[…]

Kumpulan Yurisprudensi tentang Harta Bersama

Home Kontak Artikel Kumpulan Yurisprudensi tentang Harta Bersama Kumpulan Yurisprudensi tentang Harta Bersama Putusan Mahkamah Agung RI No. 803 K/SIP/1970, tanggal 5 Mei 1970[1] Kaidah Hukum: “Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau[…]

Apakah Harta Bersama Setelah Perceraian Dibagi Secara Sama Rata?

Home Kontak Artikel Apakah Harta Bersama Setelah Perceraian Dibagi Secara Sama Rata? Disarikan oleh: Rozy Fahmi Keyword: harta bersama, pembagian harta bersama, perjanjian perkawinan Menurut Pasal 37 UU Perkawinan harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Bagi yang beragama islam, berlaku ketentuan Pasal[…]

Pertengkaran & Perselisihan sebagai Alasan Perceraian.

Home Kontak Artikel Pertengkaran & Perselisihan sebagai Alasan Perceraian. Pertengkaran & Perselisihan sebagai Alasan Perceraian. Tinjauan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Disarikan oleh: Rozy Fahmi, SH., MH. Salah satu alasan perceraian yang diterima menurut hukum Indonesia adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus[…]

Hak Istri yang Ditalak/Cerai oleh Suami

Home Kontak Artikel Hak Istri yang Ditalak/Cerai oleh Suami Hak Istri yang Ditalak/Cerai oleh Suami (Hukum Perceraian Islam di Indonesia) Dalam perjalanan berumah tangga, merupakan harapan semua pasangan suami istri agar ikat lahir batin itu berlangsung kekal seumur hidup. Akan tetapi, seringkali harapan dan kenyataan tidak seiring berjalan. Berbagai masalah[…]

Hukum Perceraian di Indonesia

Home Kontak Artikel Hukum Perceraian di Indonesia Hukum Perceraian di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974, Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perjalanan berumah[…]

Asas Exceptio non A Dimpleti Contractus

Home Kontak Artikel Asas Exceptio non A Dimpleti Contractus Asas Exceptio non A Dimpleti Contractus Asas Exceptio Non A Dimpleti Contractus adalah prinsip hukum perdata yang mengatur tentang ketika Pihak yang satu menuntut pemenuhan kepada Pihak yang lain maka ia sendiri sudah harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Prinsip Asas Exceptio[…]